Menjelang Pemilu 2024, Kepala Kemenag Banten dan FKUB Deklarasikan Larangan Tempat Ibadah Tempat Kampanye

CILEGON – Menjelang kontestasi politik atau Pemilu 2024, telah lahir sebuah kesepakatan untuk menjaga tempat ibadah dari kegiatan politik.

Kesepakatan dibuat Kepala Kemenag Banten, Nanang Fatcurrochman bersama dengan Ketua FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Provinsi Banten, AM. Romli.

Kesepakatan tersebut terlahir dalam deklarasi yang dilakukan di sela-sela kegiatan Doa Kerukunan dan rapat kerja (Raker) yang dilakukan oleh Kanwil Kemenag Banten.Kegiatan doa kerukunan dan Raker tersebut berlangsung di Kota Cilegon, pada Senin, 20 Maret 2023.Sementara, kegiatan itu dihadiri Pj Gubernur Banten, Al Muktabar yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, M. Agus Setiawan.

Selain itu, hadir pula Wakil Ketua MPR RI, Yandri Susanto dan Staff Khusus Menag RI, Abdul Rochman.”Kami berkomitmen untuk menjaga dan tidak menggunakan rumah ibadah untuk kegiatan politik praktis,” kata AM. Romli saat membacakan salah satu poin deklarasi.Kemudian, Kepala Kanwil Kemenag Banten, Nanang Fatcurrochman mengatakan bahwa sebagai bangsa yang besar, keberagaman dan keberlangsungan hidup bangsa Indonesia harus terus dijaga.

“Berdirinya Vihara Avalokitesvara di samping Masjid Agung Banten adalah saksi sejarah kerukunan yang telah dijalin oleh nenek-moyang kita,” ujarnya.”Keharmonisan Masjid Agung At-Tsauroh Serang dengan Gereja Kristus Raja juga menjadi saksi bahwa Banten adalah wilayah yang rukun dan harmonis sejak dahulu kala,” lanjut Nanang.

Nanang menyebutkan, doa kerukunan dan deklarasi bersama para tokoh lintas agama dan pengurus rumah ibadah se-Provinsi Banten sebagai wujud komitmen Banten.

Komitmen itu ditujukan untuk tidak menggunakan rumah ibadah sebagai tempat politik peraktis menjelang Pemilu 2024.

“Inilah komitmen kami, segenap elemen masyarakat Banten, untuk selalu hidup berdampingan dengan rukun dan harmonis,” terang Nanang.

Stafsus Menag RI, Abdul Rochman menambahkan bahwa sesama anak bangsa, sudah menjadi kewajiban untuk mensyukuri dengan kondisi bangsa yang majemuk seperti ini. Menurut Gus Adung, sapaan akrabnya, banyak negara yang berdiri karena satu kepentingan, namun pada akhirnya timbul konflik dan perang saudara.

“Tapi Indonesia, dengan kergamana yang luar biasa, tetap bisa bersatu dan harmonis, program modersai bersama, hakikatnya kewajiban kita untuk merawat warisan bangsa Indonesia yg majemuk ini,” kata Gus Adung.

Gus Adung menyampaikan bahwa, tahun 2023-2024 merupakan tahun politik, sebagaimana pesan Menag.Gus Adung juga mengingatkan agar masyarakat Banten bisa menjaga dan tidak berkonflik karena kepentingan politik, apalagi adanya politisasi agama di rumah ibadah.

“Kita pastikan rumah ibadah kita steril dari kampanye poiltik,” tandas Gus Adung

DItempat yang sama, Wakil Ketua MPR RI, Yandri Susanto mengatakan bahwa pesan yang bisa diambil dari deklarasi tersebut adalah jelas bahwa Banten tidak akan terpisah dari NKRI.

Bahkan, menurut Yandri, segala sesuatu yang terjadi di Banten, merupakan tanggung jawab semua umat beragama.

“Para ulama yang hadir di sini, bersatu, memastikan bahwa Indonesia sudah begini, lahir begini, jangan sampai berfikiran yang lain, apalagi ingin merubah dasar negara kita,” kata Yandri.

Yandri berharap, dengan adanya doa kerukunan dan deklarasi tersebut bahwa Banten bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah lain di Indonesia.”Perbedaan sudah pasti, yang sudah berbeda, jangan dipaksa sama, karena sejatinya perbedaan itu kebanggan kita, perbedaan itu harus kita syukuri dan kita rawat, karena perbedaan, ada Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, Yandri juga berpesan bahwa berbeda warna itu boleh, namun yang lebih penting adalah bendera kita tetap merah putih.

“Merah putih adalah kebanggan kita, tidak boleh kita robek, tidak boleh kita korbankan demi kepentingan politik,” tegasnya.

(Advertorial)