Dinas Kesehatan Banten Catat Capaian Signifikan dalam Penanganan Stunting Menuju Indonesia Emas 2045

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, melalui Dinas Kesehatan, terus menunjukkan keseriusannya dalam mempercepat penanganan stunting dan gizi buruk, sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pencegahan Penurunan Stunting yang digelar di Aula Akhlakul Karimah, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (25/9/2024), Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, menegaskan bahwa Dinas Kesehatan Banten telah mencapai berbagai target penting dalam upaya ini.

Pendekatan Spesifik dan Sensitif Berbasis Data

Dinas Kesehatan Banten menggunakan pendekatan spesifik dan sensitif untuk memastikan penanganan stunting yang tepat sasaran. Pendekatan ini didasarkan pada pendataan akurat melalui metode by name by address yang mencakup 100 persen balita di Banten.

“Dinas Kesehatan telah berhasil mengumpulkan data lengkap sebanyak 824.212 balita yang menjadi dasar dari intervensi stunting,” ungkap Al Muktabar.

Intervensi Gizi dengan Program Dapur PKK dan Makanan Tambahan

Sebagai langkah intervensi, Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan Posyandu dan Tim Penggerak PKK dalam penyediaan makanan bergizi melalui Dapur PKK dan program makanan tambahan. Intervensi ini ditujukan langsung kepada anak-anak yang teridentifikasi mengalami stunting dan gizi buruk.

“Langkah ini merupakan salah satu dari banyak program yang diinisiasi Dinas Kesehatan untuk memastikan anak-anak menerima asupan gizi yang cukup,” tambahnya.

Pemantauan Intervensi Melalui e-Dasawisma

Untuk memantau efektivitas intervensi, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Universitas Indonesia mengembangkan aplikasi e-dasawisma, yang memfasilitasi pemantauan secara real-time. Aplikasi ini memungkinkan peninjauan data intervensi, sehingga jika ada hambatan atau masalah dapat segera terdeteksi dan dianalisis.

“Ini merupakan terobosan dari Dinas Kesehatan Banten untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil berjalan optimal,” jelas Al Muktabar.

Pembiayaan Kesehatan Berbasis BPJS Kesehatan

Sebagai bagian dari upaya penanganan kesehatan, Dinas Kesehatan Banten juga telah menyiapkan pembiayaan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, dengan cakupan Universal Health Coverage (UHC) yang telah mencapai 99 persen.

“Pembiayaan kesehatan ini sangat penting dalam mendukung langkah-langkah intervensi terhadap stunting dan gizi buruk,” kata Al Muktabar.

Apresiasi dari Pemerintah Pusat

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumberdaya Kemaritiman Kemenko PMK, Budiono Subambang, mengapresiasi kerja keras Dinas Kesehatan Banten dalam mencapai target penanganan stunting.

“Capaian ini menunjukkan betapa efektifnya kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Banten bersama para pemangku kepentingan,” ujarnya.

Budiono menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari perencanaan matang, pelaksanaan yang konsisten, serta kemampuan mengkoordinasikan berbagai pihak.

“Terima kasih kepada Dinas Kesehatan Banten atas kontribusi besarnya dalam penurunan stunting dan gizi buruk,” tutupnya. (Advertorial)